Indramayu - Hasil penelitian Kementerian Agama (Kemenag) tentang keterkaitan Al Zaytun dengan NII KW 9 berbeda dengan hasil penelitian Majelis Ulama Indonesia (MUI). Kemenag memastikan bahwa hasil penelitiannya valid dan bisa dipertanggungjawabkan.
Pasca mengunjungi Ponpes Al Zaytun di Indramayu, kemarin (11/5), Menteri Agama Suryadharma Ali mengaku tidak menemukan keterkaitan Al Zaytun dengan NII KW 9 yang radikal. Kendati demikian, Suryadharma memastikan kesimpulan tersebut berasal dari penelitian yang komprehensif.
"Bisa saja dibilang prematur. Tapi yang saya sampaikan itu konfirmasi dari penelitian litbang. Litbang sangat komprehensif dari guru, murid dan literatur, juga kurikulum. Penelitian itu bukan penelitian abal-abal, tapi punya kualitas," tegas Menteri Agama Suryadharma Ali usai membuka rapim Kemenag di Hotel Merlynn Park, Jl Hasyim Anzhari, Jakarta Pusat, Kamis (12/5/2011).
Lebih lanjut, Suryadharma menjelaskan perbedaan penelitian Litbang Kemenag dengan MUI terkait Al Zaytun dan NII KW 9. Menurutnya, litbang Kemenag meneliti keterkaitan lembaga pendidikan Al Zaytun dengan NII, sedangkan MUI meneliti keterkaitan kepemimpinan Al Zaytun dengan NII.
"Hasilnya, penelitian litbang Kemenag tidak ada kaitan antara lembaga pendidikan Al Zaytun dengan NII. Sementara MUI menemukan keterkaitan kepemimpinan Al Zaytun dengan NII," tuturnya.
Suryadharma mengatakan, setidaknya dari hasil penelitian MUI ada tiga unsur yang menunjukkan keterkaitan Al Zaytun dengan NII KW 9. Pertama, dari sisi historis dimana secara historis NII adalah reinkarnasi dari Darul Islam. Kedua, dari sisi finansial terkait cara pengumpulan dana yang dilakukan oleh Al Zaytun sama dengan yang dilakukan NII. Ketiga, Panji Gumilang diyakini sebagai pemimpin NII KW 9.
"Ketiga unsur itu sudah saya tanyakan kepada beliau (Panji Gumilang-red) kemarin dan beliau mengatakan tidak ada. Untuk finansial, di sana ada usaha-usaha yang dapat menghidupkan pendidikan di situ untuk memenuhi kebutuhan santri," terang dia.
Suryadharma menambahkan, lahan pondok pesantren Al Zaytun seluas 1200 hektar tersebut cukup produktif. "Tidak hanya ternak sapi tapi juga bertani beras dan terigu. Termasuk juga dari sumbangan-sumbangan, termasuk Soeharto," ucapnya.
Menurut Suryadharma, keberadaan NII dalam Ponpes Al Zaytun sebenarnya tidak menjadi wewenang Kemenag. Dia menerangkan bahwa yang dilihat Kemenag dalam ponpes tersebut adalah sisi pendidikannya.
"Misal, ada pemimpin lembaga pendidikan yang terkait NII, itu wewenang aparat polisi untuk menindak," ujarnya.
Sedangkan terkait dugaan pengumpulan dana bagi Ponpes Al Zaytun dengan menggunakan metode pencucian otak para santrinya, Suryadharma yakin bahwa hal tersebut tidak benar. "Saya yakin tidak ada. Di sana ada ribuan santri, kalau mau cuci, cuci saja. Mereka baik-baik saja," tutup Suryadharma.[det/adm]
Posting Komentar