Indramayu - Langkah Ketua DPD Partai Golkar Jabar Irianto MS Syafiudin alias Yance memberhentikan 26 pengurusnya bergulir menjadi dorongan Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) jilid II.
Isu itu digulirkan oleh pengurus yang diberhentikan tersebut karena menilai pimpinannya telah melakukan tindakan arogansi dalam berorganisasi.
Menurut salah seorang anggota 26 yang dipecat, Arifin Supriatna, Musdalub Jilid II menjadi bentuk mosi tidak percaya kepada kepemimpinan dan kepengurusan Yance. Usulan tersebut murni datang dari pemikiran seluruh kader dan bukan pesanan 'sponsor' atau ada maksud tertentu.
“Kami memang menggulirkan isu Musdalub Jilid II karena Yance memang sudah menunjukkan sikap arogan. Kami terpaksa melempar ini ke publik karena partai tidak membuka ruang dialog. Padahal Golkar disebut-sebut sebagai partai terbuka, demokratis, dan kebangsaan,” ujar Arifin kepada wartawan di RM Sindang Reret Jalan Surapati Kota Bandung, Senin (19/12/2011).
Pernyataan Yance yang menyebutkan pemberhentian merupakan bagian konsolidasi partai dalam menghadapi pemilihan gubernur (pilgub) Jabar, pemilihan legislatif (pileg), dan pemilihan presiden (pilpres), kata Arifin, adalah keterangan menyesatkan dan sarat manipulasi. Apalagi Yance berkilah pemberhentian 26 orang pengurus merupakan keputusan DPP sebagai sanksi atas kedisiplinan.
“Dari pernyataan-pernyataannya, kami bisa menangkap bahwa saudara Yance amat boleh jadi ingin berlindung di bawah ketiak DPP. Kalau memang seperti itu, artinya saudara Yance menuduh DPP tak tahu aturan dengan mengindahkan peraturan organisasi. Konon ketidakdisiplinan dan ketidakpatuhan pada pakta integritas yang ditandatangani pengurus. Apologi itu merupakan keangkuhan, kepicikan, atau ketakutan Yance kehilangan kekuasaan," tegasnya.
Arifin menyatakan, 26 pengurus yang dipecat Yance bukan tak aktif dalam kepengurusan. Bahkan mereka terlibat aktif dalam setiap agenda-agenda rapat pengurus. "Mayoritas yang dipecat ini merupakan pengurus aktif dan tidak pernah absen dalam rapat-rapat pengurus. Justru banyak pengurus yang bertahan, sama sekali tidak pernah hadir dalam rapat pengurus. Ada standar ganda dalam penilaian kehadiran," ungkapnya.
Arifin menyatakan, Yance sebagai Ketua DPD Golkar Jabar harus bisa menjelaskan bentuk pelanggaran kepatuhan dan ketidakdisiplinan pengurus yang dipecat. Namun kalau terbukti benar telah terjadi ketidakpatuhan dan ketidakdisiplinan, seharusnya sanksi dijatuhkan sesuai tata aturan organisasi.
"Menurut PO (peraturan organisasi), sanksi pemecatan harus melalui tahapan. Pertama diberikan surat peringatan (SP) I, lalu SP II, dan kemudian hak membela diri. Ini kan tidak. Walaupun kami menggulirkan Musdalub, lalu tidak jadi dilaksanakan, kami tidak akan pindah partai. Kami tetap menjadi anggota PG. Hanya saja tidak sudi menjadi pengurus lagi jika Yance masih menjabat pimpinan,” tandasnya.[inh/adm]
Posting Komentar