Ribuan warga berduyun-duyun mendatangi PT. Pertamina Balongan Indramayu pada, Senin (14/3/11), massa merobohkan gerbang utama Pertamina hingga menutup jalan bahkan aktivitas PT. Pertamina jadi terhenti.
Masyarakat yang tergabung dalam FMB memberikan tuntutannya kepada Pertamina:
1. Menolak dana CSR dikelola pemerintah daerah karena alokasinya tidak tepat sasaran.
2. Menuntut pengelolaan dana CSR dilakukan oleh masyarakat yang akan digunakan untuk:
- pelayanan kesehatan
- pendidikan
- perbaikan infrastruktur
- perbaikan lingkungan
"Masalah pengelolaan CSR harusnya langsung dikelola oleh masyarakat bukan pemerintah daerah, karena jelas ini menyangkut dengan masyarakat, kami yang merasakan limbah dari Pertamina, walaupun memang CSR ini bukanlah satu-satunya solusi yang paling baik, dan dana 15 Milyar yang digembor-gemborkan tidak ada sepeser pun yang nyampe ke kami" Abdul Kholik, Kordum massa aksi FMB mengungkapkan.
Massa aksi berhasil masuk dan bertekad tidak akan membubarkan diri sampai tuntutannya dikabulkan pihak Pertamina.
Langkah FMB juga didampingi salah satu Ormas seperti PBHBM (Pos Bantuan Hukum Berbasis Masyarakat) Indramayu, menurut direktur PBHBM mengungkapkan bahwa masalah CSR ini adalah merupakan pelanggaran HAM yang dilakukan PT. Pertamina dalam masalah pengelolaan CSR.
"CSR atau saya lebih suka menyebutnya sebagai pertanggungjawaban perusahaan terhadap masyarakat sekitar, sebenarnya merupakan bentuk kompromi dari dampak-dampak produksi yang dilakukan perusahaan, oleh karena itu maka pengelolaan dana CSR mestinya dilakukan langsung oleh masyarakat sekitar, karena mereka adalah yang terkena dampaknya secara langsung dan memahami kebutuhan mereka, oleh karena itu pemerintah seharusnya tidak perlu ikut campur" Afif Rahman, Direktur PBHBM mengungkapkan.[cuplik/adm]
Posting Komentar