Indramayu - Kasus yang menimpa TKI Ruyati menjadi contoh bangsa ini gagal melindungi warganya, BNP2TKI menjadi sasaran empuk untuk dijadikan "kambing hitam", DPR para wakil kita hanya bisa berkoar menyalahkan lembaga-lembaga tertentu.
Pernyataan Ketua DPR RI Marzuki Ali yang mengatakan bahwa Ketua Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Jumhur Hidayat harus segera dicopot karena dianggap gagal melindungi TKI. Hal ini seringkali terjadi "saling lempar batu sembunyi tangan" yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia.
Lalu, siapa yang bertanggungjawab? tidak lain hanyalah rezim yang sekarang ini sedang berkuasa.
"Jangan menyalahkan lembaga yang garis intruksinya masih di bawah, siapa kepalanya? dialah yang harus bertanggungjawab, tidak cukup dengan minta maaf tapi harus legowo menyatakan bahwa sudah tidak mampu lagi memimpin bangsa ini" tegas salah satu anggota dari Pos Bantuan Hukum Berbasis Masyarakat (PBHBM) Indramayu, Selasa (21/6/11).
Semua para elit polit politik saling menuduh lembaga terkait harus bertanggungjawab, presiden harus meminta maaf, sehingga menurutnya itu akan "sedikit menghibur" rakyat atas ketidakpedualian negara terhadap rakyatnya.
"Tidak.. tidak cukup hanya itu, rezim hari ini harus segera disingkirkan", tambahnya.[ciplik/adm]
Posting Komentar